Jogja Bukan Bali, Pembangunan Gunungkidul di Antara Jati Diri dan Gelombang Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Angin laut berembus pelan di pesisir selatan. Deretan karst berdiri kokoh, membingkai pantai-pantai yang selama ini menjadi kebanggaan warga. Namun di balik panorama yang memikat itu, ada perdebatan yang kini mengemuka: ke mana arah pembangunan pariwisata Gunungkidul akan dibawa?

Belum lama ini, GKR Mangkubumi menyampaikan pernyataan tegas terkait maraknya konsep pembangunan wisata yang disebut-sebut mengusung gaya 'Bali style'. Menurutnya, derasnya arus investasi tidak boleh membuat Gunungkidul kehilangan identitasnya sebagai bagian dari Yogyakarta.

“Kita adalah Jogja, bukan Bali. Jangan sampai karena ingin terlihat menarik, kita justru meniru tempat lain dan kehilangan jati diri,” kata GKR Mangkubumi.

Ia menyoroti kecenderungan sejumlah investor yang datang membawa desain dan konsep yang dianggap tidak selaras dengan karakter lokal. Padahal, menurutnya, kekuatan Gunungkidul justru terletak pada lanskap karst yang masih natural, arsitektur tradisional yang sederhana namun berkarakter, serta pola ruang masyarakat yang tumbuh dari akar budaya Jawa.

“Identitas arsitektur lokal, pola ruang tradisional, hingga bentang alam yang masih natural itu adalah kekuatan. Kalau itu hilang, apa lagi yang membedakan kita?” ujarnya.

GKR Mangkubumi menekankan bahwa pembangunan harus tetap sejalan dengan visi dan misi daerah, serta memperhatikan keberlanjutan budaya dan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa investasi bukan sekadar soal angka dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang warisan yang akan ditinggalkan bagi generasi mendatang.

Sikap tersebut mendapat dukungan dari Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Pemerintah kabupaten, kata Endah, telah menetapkan aturan yang lebih ketat bagi investor yang ingin membangun di wilayahnya.

“Kami mewajibkan setiap investor menampilkan DED dan SketchUp sebelum membangun. Itu untuk memastikan tidak ada pembangunan di lahan yang dilindungi dan tidak merusak bentang alam,” jelasnya, Jumat (20/2/2026).

Menurut Endah, langkah itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ia menegaskan, Gunungkidul terbuka terhadap investasi, namun bukan berarti tanpa batas.

Terkait isu yang menyebut Pantai Sepanjang akan dibuat menyerupai Jimbaran di Bali, Endah meluruskan bahwa yang diadopsi bukan bentuk bangunannya.

“Yang kami tiru bukan bangunannya, tetapi sistem UMKM-nya. Bagaimana pedagang bisa berjualan sampai malam dengan tertib, tanpa harus mendirikan bangunan permanen yang merusak pemandangan pantai,” katanya.

Ia menambahkan, penataan tersebut juga akan diatur melalui regulasi yang jelas, sehingga tidak mengubah karakter alami kawasan pesisir.

Di satu sisi, minat investor terhadap Gunungkidul memang terus meningkat. Keindahan pantai selatan, potensi wisata alam, serta akses yang semakin baik membuat wilayah ini menjadi magnet baru. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat dan tidak terkontrol dapat mengikis kekhasan yang selama ini menjadi daya tarik utama.

Perdebatan ini bukan sekadar soal desain bangunan atau konsep kafe tepi pantai. Lebih dari itu, ini adalah soal arah pembangunan: apakah Gunungkidul akan tumbuh dengan meniru wajah daerah lain, atau justru memperkuat identitasnya sendiri sebagai bagian dari Jogja yang berkarakter, sederhana, dan menyatu dengan alam.

Bagi GKR Mangkubumi dan pemerintah daerah, jawabannya sudah jelas. Investasi dipersilakan datang, tetapi jati diri tetap harus menjadi fondasi. Sebab pada akhirnya, yang membuat orang datang bukanlah tiruan, melainkan keaslian.