Liputan6.com, Pekanbaru - Kebijakan Plt Bupati Rokan Hilir Sulaiman mengganti sejumlah penghulu (kepala desa) dan menunjuk pejabat sementara mulai menimbulkan riak-riak di tengah masyarakat. Keputusan Sulaiman dinilai sarat muatan politis selama tahapan Pilkada 2024.
Di sisi lain, Kabupaten Rokan Hilir termasuk daerah terbanyak yang diadukan ke Bawaslu dengan dugaan pelanggaran Pilkada serentak. Hal ini membuat Kapolres AKBP Isa Imam Syahroni bertemu Sulaiman mencari solusi.
"Pertemuan ini mencari solusi untuk mendinginkan situasi," kata Isa, Senin petang, 21 Oktober 2024.
Dalam pertemuan itu, Isa didampingi Kepala Kejari Andi Adikawira, Ketua Bawaslu Zubaidah SE, Komisioner KPU Datuk Zulhidayat dan Mukhlis, Dandim serta Kasat Intelkam AKP Rafidin Lumban Gaol SH.
Kapolres menjelaskan, saat ini masyarakat dibingungkan dengan semakin banyaknya laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir perihal pelanggaran tahapan Pilkada 2024.
Sebagai penanggungjawab keamanan tahapan Pilkada, Isa berharap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Plt Bupati Sulaiman tidak menciptakan kekisruhan. Kemudian tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
"Agar Plt Bupati Rohil mau berkoordinasi dengan Forkopimda mencari solusi apabila ada yang mau diputuskan," tegas Isa.
Sementara itu, Kepala Kejari Andi Adikawira menyatakan, kedatangannya bersama Kapolres untuk membantu Sulaiman menyejukkan suasana politik. Selanjutnya menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkada berlangsung.
"Agar bupati tidak mengambil kebijakan yang membuat kisruh politik di masyarakat, bupati diharap mau berkoordinasi mencari solusi," ujar Andi.
*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Camat Tidak Netral
Ketua Bawaslu Zubaedah berharap Sulaiman mau bekerja sama dengan pihaknya menjaga situasi tetap aman agar Pilkada damai dan sejuk terwujud.
Di sisi lain, Komisioner KPU Datuk menyebut sejarah Pilkada di Kabupaten Rohil selalu aman dan damai. Diapun berharap dimasa kepemimpinan Sulaiman juga terjadi hal demikian dan kondusif.
Menanggapi ini, Sulaiman menyatakan ada beberapa camat diduga tidak netral dan mengintimidasi para penghulu berpihak kepada salah satu calon. Hal ini dinilainya bisa memicu konflik sehingga berharap kepolisian mengumpulkan camat dan lurah untuk diberikan pemahaman.
"Camat diajak menjaga kondusivitas di masyarakat dan bersifat Netral dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk mengumpulkan kedua pasangan calon kepala daerah memberikan pemahaman kepada simpatisannya masing-masing," jelas Sulaiman.
Sulaiman mengakui saat ini tengah hangat penggantian penghulu di beberapa wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya unjuk rasa dan gangguan ketertiban masyarakat.
"Saya sebagai Plt Bupati berterima kasih kepada Forkopimda, Bawaslu dan KPU, saya berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif," Sulaiman berjanji.
Sebagai tindak lanjut, Kapolres dan pihak terkait bakal mengumpulkan 2 pasangan calon dan tim sukses. Pertemuan itu meminta kepada para kontestan menciptakan Pilkada damai dan sejuk.
"Pemerintah bersama TNI dan Polri serta instansi terkait meningkatkan sinergitas mengawal pesta demokrasi agar kondusif," jelas Sulaiman.