Mitigasi Bencana di Seluruh TPS Pilkada di Jabar, Mana Wilayah Paling Rawan?

1 week ago 7

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat (Jabar) mengkklaim sudah memitigasi bencana alam diseluruh lokasi tempat pemungutan suara (TPS) pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Jumlah TPS di Provinsi Jabar yakni 140.457 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 35.714.901 orang. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin, mitigasi bencana tersebut dilakukan oleh tiga otoritas berwenang jauh hari sebelumnya.

"Kalau TPS sih sudah diantisipasi. Sudah berapa kali Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah beberapa kali koordinasi dan juga simulasi. Termasuk tadi di daerah-daerah yang akan terjadi puncak hujan ekstrem seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi," ujar Bey ditulis Bandung, Sabtu (2/11/2024).

Bey juga mengatakan bahwa otoritasnya telah menetapkan status siaga bencana alam dari 30 Oktober-April 2025. Hal itu merujuk kepada prakiraan BMKG soal puncak musim hujan di Provinsi Jabar mulai November 2024.

Bey mengatakan selain bencana alam saat memasuki puncak musim hujan, ancaman lainnya itu yakni bencana gempa menimpa Sesar Lembang yang mengancam beberapa daerah.

"Ya kalau Sesar Lembang kan ada empat kabupaten dan kota jadi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi. Tapi kan tidak hanya itu seperti hujan, puncak hujan ini kan akhir November 2024 yang tentunya (rawan) ini di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bogor dan Sukabumi itu yang paling harus diwaspadai," ujar Bey.

Bey memastikan seluruh kelompok penanganan bencana di Provinsi Jabar telah siap menghadapi kebencanaan baik potensi Sesar Lembang hingga hidrometeorologi akhir tahun ini.

Kelompok penanganan bencana itu terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan koordinasi dengan kabupaten dan kota, relawan, Polri, TNI siap siaga menghadapi bencana.

"Karena kita daerah rawan bencana memang harus siap siaga. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi tapi seluruh pemerintah daerah kabupaten kota. Dan juga masyarakat harus terus diingatkan," kata Bey.

Selain dari data BMKG, Pemerintah Jabar juga menerima catatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Jabar pada bulan Oktober 2024 terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan setara 75,44 persen di 27 kabupaten dan kota yang memiliki potensi gerakan tanah atau tanah longsor kategori menengah dan tinggi.

"Dari hasil simulasi tadi angkanya cukup mengerikan. Jadi jalan satu-satunya harus siap akan terjadi bencana," ucap Bey.

Status siaga bencana alam ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.580-BPBD/2024 tentang status siaga dan Nomor 360/Kep.581-BPBD/2024 tentang pos komando penanganan darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tanah longsor Provinsi Jawa Barat tahun 2024/2025.

Dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut, perlu dilaksanakan upaya kesiapsiagaan darurat bencana yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sehingga mampu meminimalisir potensi dan dampak bencana.

"Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyebutkan bahwa kegiatan kesiapsiagaan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, diperkuat dengan pelaksanaan apel siaga bencana hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat yang sedang kita laksanakan," tukas Bey.