Jejak Sandi dan Markas Rahasia di Perbukitan Menoreh Saat Agresi Militer Belanda II

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan kawasan perbukitan Menoreh di Kulon Progo sebagai Markas Besar Komando Jawa (MBKJ) dalam melawan agresi militer Belanda II pada 1949, ternyata bukan tanpa alasan. Meniru strategi perang Pangeran Diponegoro, perbukitan Menoreh merupakan wilayah yang tidak terpetakan, namun tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan sementara di Yogyakarta.

Di sela-sela mengikuti napak tilas persandian bertema 'Jejak Sandi, Pilar Siber Mengabdi untuk Negeri' yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Selasa (31/3/2026), cerita pemilihan kawasan ini diungkapkan Kepala Museum Sandi Yogyakarta, Setyo Budi Prabowo.

“Jadi, pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, dalam Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menjadikan kawasan ini sebagai basis perlawanan. Strategi Sultan Ngeksigondo, julukan Diponegoro, inilah yang ditiru para Kepala Staf Angkatan Perang untuk melawan Agresi Militer Belanda II karena sulit ditemukan,” kata Setyo.

Secara topografi, kawasan Perbukitan Menoreh memiliki pelindung alami, yaitu Sungai Progo di sisi timur dan Sungai Bogowonto di bagian barat. Kehadiran dua sungai ini memudahkan pengamatan jika ada serangan dari lawan.

Membentang dari utara ke selatan, dari Kalibawang, Kulon Progo hingga Purworejo, saat itu perbukitan Menoreh masih berupa kawasan hutan yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Sehingga kawasan ini menjadi lokasi aman untuk dijadikan markas. Bahkan pesawat pengebom Belanda harus berpikir dua kali untuk melintasi area ini dan akhirnya salah target pengeboman,” terangnya.

Kawasan ini juga dinilai tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan, sehingga akses komunikasi ke pemimpin negeri lebih aman.

Di wilayah yang kini masuk Kecamatan Samigaluh, Kepala Staf Angkatan Perang menjadikan kawasan ini sebagai pusat komando jaringan komunikasi sandi. Dua pejuang yang bertugas di sana, yaitu Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Kolonel TB Simatupang dan perwira sandi Widjanarko.

Setyo mengatakan, saat itu TB Simatupang sebagai pimpinan ditempatkan di rumah Karyo Utomo yang lokasinya berada di dalam perbukitan Menoreh. Sementara itu, Widjanarko bertugas sebagai penjaga jaringan komunikasi antarpejuang melalui sandi di Rumah Sandi yang tidak jauh dari jalan utama.

“Rumah Karyo Utomo merupakan markas pengambilan kebijakan. Jadi, kurir mengirimkan kabar lapangan terbaru, kemudian menjadi dasar kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dikirim ke Rumah Sandi untuk dienkripsi menjadi pesan rahasia dan disebarkan ke berbagai markas gerilya di berbagai wilayah,” ucapnya.

Bahkan, saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret, TB Simatupang, diceritakan Setyo, telah menyusun skenario keberhasilan menduduki Ibu Kota Yogyakarta selama enam jam untuk disiarkan ke dunia internasional.

Dalam sejarahnya, pesan keberhasilan Serangan Umum 1 Maret dari Rumah Sandi dikirim ke pemancar radio di Banaran, Playen, Gunungkidul. Dari sana, siaran ini diteruskan ke pemancar di Sumatera Barat.

Rencananya, pesan keberhasilan ini bakal dikirim ke India dan Singapura lewat Aceh untuk disiarkan ke dunia. Namun, karena ada kendala, pesan ini bisa sampai ke India melalui Myanmar yang saat itu tengah berhubungan dengan pemerintah Indonesia.

Selain berfungsi sebagai kamar sandi dan pusat kendali komunikasi rahasia antarpemimpin pasukan gerilya, Rumah Sandi yang dulu milik Merto Setomo juga berfungsi sebagai titik pemeriksaan bagi mereka yang ingin bertemu TB Simatupang.

Menurut Setyo, saat itu banyak mata-mata dari warga lokal yang ingin menemukannya.

“Sebenarnya, dua markas komando dan Rumah Sandi ini sudah diketahui keberadaannya. Namun, Belanda tidak pernah menemukan karena titik koordinatnya memang tersembunyi,” pungkas Setyo.