Daerah Puasa Buku Imbas Anggaran Perpusnas Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merasakan betul dampak dari pemangkasan anggaran di tahun 2026. Dampak yang paling nyata adalah Perpusnas tidak bisa lagi bisa menyalurkan buku ke berbagai daerah, termasuk ke daerah-daerah terpencil yang masih minim akses bacaan bermutu.

"Dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi, disampaikan juga terkait dengan bantuan buku misalnya," kata Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz, saat rapat dengan pendapat dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2026) lalu.

Seperti diketahui, anggaran Perpusnas pada tahun 2026 hanya sebesar Rp 377,9 miliar, nyaris setengah dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp 721 miliar pada 2025.

Meski masih menghadapi penyesuaian anggaran pada tahun 2026, Amin mengaku akan terus menjalankan mandat memperkuat literasi nasional.

"Bagaimanapun, salah satu kekuatan kami adalah empati yang ditunjukkan bapak dan ibu di Komisi X. Kami juga melihat semangat publik dan pengguna Perpusnas yang justru terus meningkat, serta kegigihan para pegiat literasi dan pelestari naskah yang tidak surut. Itulah yang membuat kami tetap semangat meskipun anggaran Perpusnas turun cukup signifikan," ujar Aminudin.

Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Perpusnas Tahun Anggaran 2025, sekaligus menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi pembangunan literasi nasional.

Ia menjelaskan Perpusnas berhasil merealisasikan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif setelah pemblokiran sebesar Rp589,59 miliar. Menurutnya, seluruh unit kerja mampu menjaga kualitas pengelolaan anggaran dengan tingkat penyerapan di atas 98 persen.

"Kami bersyukur seluruh unit kerja, baik di lingkungan sekretariat utama, kedeputian, unit kerja mandiri, maupun unit pelaksana teknis, mampu mengelola anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran di setiap unit kerja tidak ada yang kurang dari 98 persen," kata Amin.

Selain mencatat realisasi anggaran yang tinggi, Perpusnas juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP yang berhasil dipertahankan selama sepuluh tahun berturut-turut.

Aminudin mengakui penyesuaian anggaran pada 2026 berdampak terhadap sejumlah program prioritas, seperti bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas, serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan penguatan sarana perpustakaan di daerah.

Meski demikian ia memastikan Perpusnas tetap menjaga target pembangunan literasi nasional melalui penyesuaian target kinerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, penguatan pendampingan penyusunan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).

Untuk memastikan berbagai program tetap berjalan, pihaknya memperluas kolaborasi pendanaan dengan Kementerian Kebudayaan, komunitas pelestari naskah, lembaga filantropi, dan mitra internasional, sehingga program preservasi naskah di Aceh, Sumatera Barat, dan Keraton Surakarta, tetap terlaksana agar pelestarian manuskrip sebagai memori kolektif bangsa terus berlanjut.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dedikasi Perpusnas yang tetap mampu menjaga kualitas layanan dan tata kelola meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pengurangan anggaran berpotensi memengaruhi pembangunan literasi sehingga perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

"Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya," ujar Hetifah.

Sejumlah anggota Komisi X DPR RI turut memberikan masukan terkait pentingnya penguatan anggaran untuk pelestarian naskah kuno, pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil, peningkatan kualitas tata kelola aset, serta dukungan pembiayaan bagi pembangunan literasi nasional.