Nyaris 2 Tahun Menunggu, Petani Jepara Akhirnya Dapat Bantuan Stimulan Gagal Panen

Liputan6.com, Jepara - Sektor pertanian di Indonesia sangat rentan terhadap bencana banjir, serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi hingga berakhir gagal panen. Belum lagi, risiko fluktuasi harga, sehingga menyebabkan pendapatan petani menurun.

Kondisi memilukan tersebut sempat dialami ribuan petani di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nasib petani di wilayah Bumi Kartini itu terjadi, setelah ribuan lahan sawah mereka terendam banjir selama tiga bulan pada tahun 2023 lalu.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Jepara pada Januari - Maret 2023 lalu, mengakibatkan 1587,6 hektare lahan pertanian gagal panen. Kondisi tersebut menimpa para petani di 47 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Sedangkan jumlah petani yang sawahnya terdampak banjir, yakni sebanyak 3.003 orang yang tergabung dalam 76 kelompok tani (Poktan). Gagal panen itu salah satunya dialami sawah milik Sarkani, petani asal Desa Gerdu, Kecamatan Pecangaan Jepara.

Sarkani yang notabene petani yang bermodal pas-pasan ini, sawahnya seluas 2,5 hektare mengalami gagal panen akibat terendam banjir dan merugi hingga Rp70 juta. Selain Sarkani, nasib serupa juga mendera 3000-an petani di Jepara.

“Saat melihat langsung sawah saya sudah terendam banjir, perasaan sedih kecewa bercampur haru. Padahal saya sudah menghabiskan waktu dan modal yang banyak, namun kondisinya seperti ini (gagal panen). Namun saya berupaya tegar menghadapi semua itu,” ujar Sarkani.

Mereka pun hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa terkait gagal panen yang dialaminya. Namun di tengah kegalauan tersebut, secercah harapan pun sempat muncul. Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku tergugah dengan penderitaan yang menimpa ribuan petani di Jepara.

Pemerintah pun menjanjikan bantuan stimulan gagal panen akibat banjir pada tahun 2023. Selain petani dari Jepara, Pemerintah Pusat juga memprioritaskan 6 kabupaten dan kota di Jawa Tengah mendapat bantuan gagal panen.

Penantian para petani Jepara selama satu tahun akan janji pemerintah, akhirnya terjawab setelah bantuan stimulan gagal panen bersumber dari APBN direalisasikan di penghujung tahun 2024. Kali ini, anggaran bantuan yang dikucurkan mencapai Rp 12,7 miliar.

Realisasi bantuan stimulan bagi petani gagal panen ini, diserahterimakan di Gedung Shima Setda Jepara, Sabtu (28/12/2024). Selain bantuan gagal panen, Bantuan Logpal dari BNPB Tahun 2024 berupa sarana prasarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara juga turut disalurkan.

Seremonial penyaluran bantuan tersebut, dipantau langsung Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, serta Direktur Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Eny Supartini. Kemudian disaksikan Kalakhar BPBD Jateng Bergas C Penanggungan, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna beserta Forkompinda dan para petani penerima bantuan.

Panen Padi Varietas Tahan Air Asin di Cilacap

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, butuh upaya ekstra hingga bantuan stimulan untuk ribuan petani gagal panen di Jepara ini bisa cair. Pihak DPR RI yang bermitra dengan BNPB, terus mengawal agar bantuan untuk sawah terdampak banjir pada awal 2023 bisa diterima petani.

"Jepara termasuk kabupaten yang mendapat prioritas utama pencairan bantuan, karena awal tahun 2023 bencana terjadi di mana-mana. Di wilayah Jateng ada 6 kabupaten dan kota yang mengalami bencana, belum yang di luar Jawa seperti Medan," ujar Abdul Wahid.

Abdul Wachid berharap bantuan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh petani di Jepara. Yakni untuk pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Ia menegaskan bantuan yang dicairkan tersebut, tak ada potongan sepeserpun.

Ia juga mengibaratkan bahwa Indonesia seperti supermarket bencana. Sebab berbagai bencana mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan dan lainnya kerap terjadi di Tanah Air.

Meskipun daerah di Indonesia rawan bencana, kata Abdul Wahid, namun anggaran bagi BNPB terbatas. Karena itu, BNPB tak mampu mengcover penanganan bencana dengan maksimal. Menyikapi hal itu, pihak Komisi VIII DPR RI akan memperkuat BNPB dengan menambah anggaran penanganan bencana.

"Itu komitmen Komisi VIII DPR RI di periode 2024 - 2029. Kalau BNPB kita perkuat, nantinya memudahkan BPBD provinsi atau kabupaten kota. Kalau kondisi masih seperti ini berat. Seperti Demak itu pemkabnya bingung, karena anggaran di kabupaten tak memadai untuk penanggulangan bencana," tutur politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Direktur Pemulihan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Eny Supartini pun berpesan, agar bantuan bagi petani dimaksimalkan untuk mendukung pertanian.

Ia juga menyarankan agar petani di Jepara ikut progam asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) milik pemerintah. Tujuannya agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana, maka kerugian petani akibat gagal panen bisa dicover oleh pihak asuransi berplat merah tersebut.

"Bantuan stimulan gagal panen ini jangan dipakai untuk kebutuhan lainnya. Karena kita tidak tahu jika terjadi bencana lagi, apakah petani akan mendapat bantuan seperti ini," tukas Eny Supartini.

Di sisi lain, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyebut bahwa luasan sawah yang mengalami puso sebanyak 1.587,6 hektare. Tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah 3.003 petani yang terdampak.

Menurut Edy, bantuan itu tidak hanya memberikan semangat baru bagi para petani untuk terus berjuang. Namun juga sangat penting untuk memulihkan kegiatan pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Untuk diketahui, total bantuan yang dikucurkan yakni sebesar Rp12,7 miliar. Jumlah tersebut diberikan kepada 76 kelompok tani yang ada di Jepara. Diantaranya Kelompok Tani Rejo 2 Desa Batukali Kecamatan Kalinyamatan sebesar Rp491 juta, Kelompok Tani Margo Rahayu I Desa Sidigede sebesar Rp176 juta, Kelompok Tani Makmur Desa Gerdu Sebesar Rp322 juta.

Bantuan serupa juga diberikan kepada Kelompok Tani Karya Tani 1 Desa Bondo sebesar Rp136 juta. Kemudian Kelompok Tani Lohjinawi Desa Karanggondang sebesar Rp87 juta dan Kelompok Tani Bina Usaha Desa Clering sebesar Rp23 juta.

(Arief Pramono)