Gaji Belum Dibayar, Sejumlah Dosen Universitas Bandung Sempat Mogok: Bagaimana Nasib Mahasiswa?

Liputan6.com, Bandung - Sekitar 60 pegawai, termasuk tenaga pengajar, Fakultas Kesehatan dan Teknik, Universitas Bandung, belum menerima gaji lebih dari 6 bulan. Sejumlah dosen dikabarkan mulai mogok mengajar, isu penutupan kampus pun tersiar. Jika masalah terus berlarut, lantas bagaimana nasib ratusan mahasiswa di sana?

Perwakilan pegawai, Riki Hardiansyah, menyampaikan, upahnya belum juga diterima sejak Juli 2024. Alasan yang ia ketahui, bahwa pihak Yayasan Bina Administrasi selaku penyelanggara kampus tak punya cukup uang untuk menggaji. Kondisi keuangan diaku gegar imbas kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyeret mantan rektor sebagai tersangka.

Penjelasan lebih lengkap ihwal alasan tersebut telah dimuat di artikel berjudul Puluhan Pegawai Universitas Bandung Belum Digaji Selama 6 Bulan, Buntut Korupsi Program Indonesia Pintar. 

Riki menegaskan, bukan hanya masalah gaji yang kini harus segera diselesaikan pihak yayasan, tapi mereka pun wajib menjamin keberlanjutan kuliah di perguruan tinggi swasta tersebut.

“Ada beberapa dosen yang mogok mengajar. Itupun kemudian kita siasati, diganti dulu dosen yang mogok itu, karena kasihan mahasiswa, dan kita harus bertanggung jawab,” kata Riki saat ditemui di Kampus 1, Universitas Bandung, 29 Desember 2024 lalu.

Sebagian dosen dan staf memilih tetap bekerja meski belum menerima gaji. Di kalangan pegawai ada kesepakatan untuk tetap bekerja setidaknya hingga Ujian Tengah Semester (UTS) berakhir pada Januari 2025 ini. Orang tua mahasiswa pun mulai resah. Keresahan mereka disebut mulai memuncak pasca Fakultas Administrasi dan Bisnis, Universitas Bandung, ditutup 2023 lalu.

“Mereka (orangtua mahasiswa) sudah dua kali datang ke sini, saya yang menghadapi,” katanya. “Kasihan mahasiswa, nanti siapa yang ngurus? Makanya kita fokus beresin sampai UTS,” imbuh Riki.

Merujuk Data Pelaporan Tahunan Semester Ganjil 2024, yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PD Dikti, diakses Liputan6.com (2/1/2024), pukul 19.17 WIB, dari 10 prodi yang ada di Universitas Bandung, 7 prodi di antaranya tercatat aktif, tapi 3 prodi lainnya sudah tutup.

Prodi yang tutup adalah Administrasi Bisnis (S-1), Administrasi Publik (S-1), dan Administrasi Publik (S-2). Terdapat 25 tenaga pendidik (dosen) tercatat di tiga prodi tersebut. Sementara, terdapat 46 dosen yang tercatat bekerja di tujuh prodi yang masih aktif.

Berdasarkan sumber data yang sama, meski 7 prodi masih aktif, hanya dua prodi saja yang tercatat memiliki mahasiswa dengan jumlah total 314 orang. Terdiri dari 212 mahasiswa Diploma Tiga (D-3) Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan. Sisanya, 102 mahasiswa D-4 Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan.

Selain pegawai seperti dosen, sekuriti, petugas kebersihan, dan staf lainnya, nasib ratusan mahasiswa itu yang juga dipertaruhkan akibat masalah yang terjadi di Universitas Bandung.

“Kita di sini ngurus mahasiswa, orang tua yang sudah percaya menitipkan anaknya ke kita, sudah percaya dari dulu. Di sini, sudah terkenal dengan lulusan rekam medis, masa sih akan dirusak gara-gara sekarang ini? Masa sih mahasiswa itu akan ditelantarkan gitu aja?” kata Riki.

Selain proses perkuliahan yang terganggu, aku Riki, mahasiswa juga terancam tak bisa langsung mendapat ijazah usai lulus. Pasalnya, masalah di Universitas Bandung telah mengganggu proses pengurusan akreditasi program studi. Pada November 2024 lalu, ada sekitar 161 mahasiswa Universitas Bandung yang diwisuda. Selain itu, ada sekitar 140-an mahasiswa tingkat akhir yang dijadwalkan lulus tahun ini.

“Mereka belum bisa mendapatkan ijazah, meski status di PD Dikti itu sudah dinyatakan lulus,” imbuh Riki.

Berdasarkan informasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dirujuk Liputan6.com (2/1/2024) pukul 20.36 WIB, hanya ada lima program studi di Universitas Bandung yang akreditasinya terkonfirmasi aktif pada halaman pencarian Akreditasi Program Studi.

Namun, hasil pencarian kami, dua program studi yang menampung ratusan mahasiswa yakni Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan, serta Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan tidak muncul pada halaman pencarian tersebut.

“Akreditasi program studi sudah pada habis,” kata Riki. 

Ketua Umum Yayasan Bina Administrasi (YBA), Uce Karna Suganda, mengatakan bahwa pihak yayasan akan membayar upah pegawai dengan cara mencicil, serta mengurus biaya akreditasi. Uce mengaku, proses pembaruan akreditasi akan segera disiapkan.

 “Kita sedang siapkan untuk baru lagi,” katanya saat dihubungi, 29 Desember 2024.

Pihak yayasan juga diaku berupaya mempertahankan prodi yang masih aktif agar tidak tutup. YBA, katanya, juga tengah mempersiapkan kerja sama dengan pihak lain, mencari investor, serta berencana menjual aset bangunan kampus yang terletak di daerah Cipagalo.

Semua itu, diaku sebagai langkah agar kampus tetap bertahan dan bisa mengatasi masalah kiwari. “Iya, akan mempertahankannya,” tegasnya.

Ace juga menyinggung soal gaji pegawai. Saat dihubungi pada tanggal 29 Desember 2024, dia menyebut bahwa pihak yayasan sudah membayar dua bulan gaji untuk pegawai. “Tadi sudah dua kali gaji, tinggal sisanya akan kita berikan,” kata Uce.

Namun, Liputan6.com telah melakukan konfirmasi ulang kepada perwakilan pegawai, Riki Hardiansyah. Per tanggal 30 Desember 2024 lalu, Riki mengaku belum menerima gaji sama sekali.