Kasus Pembalakan Liar di Way Kanan, Istri Buruh Angkut Kayu Cari Keadilan

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah proses hukum kasus dugaan pembalakan liar di kawasan Register 42 Way Kanan, Lampung, Fitri harus menghadapi kenyataan berat. Sang suami, Imron Hidayat, kini mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka bersama lima pekerja lainnya.

Fitri yakin, suaminya bukan pelaku utama dalam perkara tersebut. Ia menyebut Imron hanya buruh harian yang menerima pekerjaan mengangkut kayu dengan upah Rp 100 ribu per hari.

"Dia cuma kerja ikut sama Pak Lurah. Kerjanya ngelok kayu di PT Inhutani. Cuma buruh upahan harian, sehari dibayar Rp 100 ribu," kata Fitri dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (1/6/2026).

Sebelum bekerja di lokasi tersebut, Imron diketahui sehari-hari mencari nafkah sebagai pemanen kelapa sawit. Menurut Fitri, pekerjaan mengangkut kayu itu hanya dilakukan sementara menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin.

Tugas suaminya, kata dia, bukan menebang pohon melainkan memindahkan kayu yang sudah dipotong untuk kemudian diangkut keluar dari lokasi.

"Kerjanya cuma manggul-manggul kayu untuk diangkut. Yang motong kayu orang lain," jelasnya.

Fitri menjelaskan, suaminya hanya bekerja dalam waktu singkat dan tidak lagi terlibat setelah Lebaran usai.

"Itu pas puasa kemarin ikut kerja. Habis Lebaran sudah enggak ikut lagi," katanya.

Namun, keterlibatan singkat tersebut berujung pada penetapan status tersangka. Imron bersama lima pekerja lainnya kini menjalani proses hukum di Polres Way Kanan.

Yang membuat Fitri merasa heran, pihak yang disebut para pekerja sebagai pemberi pekerjaan justru belum berstatus tersangka.

"Kata penyidik, lurahnya belum diperiksa sama sekali. Statusnya masih saksi. Sedangkan suami kami yang jadi tersangka," ungkapnya.

Menurut Fitri, sejak awal pemeriksaan para pekerja telah menjelaskan kepada penyidik mengenai pihak yang mempekerjakan mereka.

"Dari awal enam orang itu sudah ngomong kalau yang nyuruh adalah Pak Heri Lukmadi," tuturnya.

Di tengah perjuangan menghadapi proses hukum, cobaan lain kembali menghampiri keluarga kecil tersebut. Fitri mengaku menemukan secarik kertas yang ditempel di rumahnya setelah suaminya ditahan.

Isi surat itu, menurut dia, meminta bangunan yang ditempatinya untuk dibongkar. "Saya pulang ke rumah, ada kertas ditempel. Isinya minta bangunan itu dibongkar," katanya.

Karena khawatir dan tidak memiliki kepastian tempat tinggal, Fitri akhirnya memilih menumpang di rumah orang tuanya bersama dua anak mereka. Anak pertama masih duduk di bangku sekolah dasar, sementara anak kedua baru berusia sekitar satu setengah tahun.

Dengan suara bergetar, Fitri berharap aparat penegak hukum dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

"Keadilan lah, Pak. orang itu cuma buruh, cuma cari nafkah buat anak istrinya," tuturnya.

Sebelumnya, Polres Way Kanan mengungkap kasus dugaan pembalakan liar di kawasan hutan Register 42, Kecamatan Blambangan Umpu. Enam orang diamankan dalam pengungkapan tersebut.

Mereka masing-masing berinisial AW (26), JS (37), IW (33), HM (40), SG (37), dan YL (33), yang seluruhnya merupakan warga Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu.

Kasatreskrim Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto mengatakan, kasus itu terungkap saat tim Resmob melakukan patroli dan mendengar suara mesin chainsaw dari dalam kawasan hutan Register 42 pada 6 April 2026.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan pihak perusahaan sebelum mendatangi lokasi dan menemukan aktivitas penebangan pohon. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit chainsaw, sebilah golok, satu unit truk Mitsubishi, serta puluhan batang kayu akasia.

Dari hasil penyelidikan, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan seorang oknum kepala kampung berinisial L alias H yang disebut-sebut mengendalikan aktivitas tersebut.

"Dugaan keterlibatan oknum kepala kampung masih kami dalami. Semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum," kata Didik, Sabtu (11/4).

Keenam tersangka dijerat Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) huruf A juncto Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.