Warga Suoh Minta Solusi Manusiawi soal Perambahan TNBBS, Gubernur Lampung Turun Tangan

Liputan6.com, Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggelar dialog terbuka dengan warga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Minggu (27/4/2025). Kegiatan itu dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi warga yang tinggal di kawasan perbatasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Dalam dialog tersebut, Gubernur Mirza menyoroti kerusakan parah di kawasan konservasi. Sedikitnya 7.000 hektare hutan telah dirambah dan diubah menjadi lahan perkebunan, melibatkan sekitar 4.515 orang yang kini bermukim di lokasi tersebut.

"Kita ingin mendengar langsung suara warga, melihat kondisi di lapangan, dan mencari solusi terbaik. Kita juga prihatin karena perambahan ini telah menyebabkan satwa liar seperti gajah, harimau, dan beruang masuk ke permukiman," ujar Mirza.

Bahkan, lanjutnya, sudah ada korban jiwa akibat konflik manusia dan satwa, beberapa warga yang tewas diserang harimau saat menggarap lahan di dalam kawasan TNBBS.

Penggelapan Mobil Modus Balik Nama di Samsat Pemalang Terungkap

Dalam forum dialog, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan harapan mereka.

Suhada, warga Pekon Negeri Jaya, meminta pemerintah menertibkan para perambah yang masih terus menggarap kawasan hutan secara ilegal.

"Kami ingin ada ketegasan, tapi tetap memperhatikan nasib warga kami," kata Suhada.

Senada, warga lain bernama Kasan berharap solusi yang diberikan pemerintah tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat yang bergantung pada hasil hutan.

"Kami tidak mencari kekayaan, hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kami butuh solusi yang manusiawi, jangan sampai hak hidup kami dilanggar," ujar Kasan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk mencari jalan tengah. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan tanpa mengabaikan kesejahteraan warga.

"Kita ingin warga Suoh tetap hidup sejahtera seperti nenek moyang mereka ratusan tahun lalu, berdampingan dengan alam. Warga Suoh adalah penjaga hutan," jelas dia.

Mirza juga menambahkan, perambahan tidak seluruhnya dilakukan oleh warga lokal. Ada juga pelaku dari luar daerah, sehingga pendekatan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi hingga reboisasi bersama warga.

Mirza berjanji akan mengajukan tambahan anggaran untuk rehabilitasi lahan hutan yang rusak dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sebelumnya kita sudah pernah melakukan reboisasi dan hutan sempat hijau kembali pada 2011. Ini akan kita lanjutkan dan perbaiki lagi," ungkapnya.

Dia menegaskan, langkah-langkah yang diambil akan dimulai dengan sosialisasi program, pendekatan persuasif, dan jika perlu, tindakan hukum terhadap perambah yang tetap membandel.

"Kita inventarisasi dulu, bedakan mana warga yang memang sudah lama tinggal, dan mana yang baru datang untuk merambah," tambah Mirza.

Sementara itu, Danrem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, menyatakan bahwa TNI siap membantu menjaga kawasan TNBBS dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

"Kita harus bersepakat, menjaga alam adalah kebutuhan bersama. Kalau satwa bisa bicara, mungkin mereka sudah mengeluh. Ini harus jadi perhatian kita semua," kata Helmy.

Ia menegaskan, relokasi dan rehabilitasi akan menjadi solusi utama. Namun, bila tetap ada pelanggaran, penegakan hukum akan diberlakukan.

"Ini warning. Kalau masih ada yang ngeyel, jangan marah kalau ada tindakan hukum. Semua untuk menjaga warisan dunia ini," tegasnya.