Peternak di Sulsel Menjerit, Ayam dan Telur Dibagikan Gratis daripada Dijual Rugi

Liputan6.com, Makassar - Sejumlah peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/8/2026). Mereka membagikan ayam dan telur kepada masyarakat sebagai simbol peternak yang mengaku sudah tak sanggup menanggung kerugian akibat tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur.

Aksi tersebut diikuti peternak yang mewakili sejumlah daerah di Sulsel. Massa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penurunan harga pakan, stabilisasi harga telur, pengendalian impor bahan baku pakan hingga pembentukan Kementerian Peternakan.

Penanggung jawab aksi damai peternak rakyat Sulsel, Basuki Suyuti, mengatakan aksi digelar untuk menyatukan peternak dari berbagai kabupaten. Menurut dia, para peternak saat ini menghadapi persoalan serius karena biaya produksi terus meningkat sementara harga jual telur justru merosot.

"Hari ini saya membawa, mewadahi, mewakili teman-teman yang ingin berunjuk rasa di masing-masing kabupaten untuk menyampaikan aspirasi," kata Basuki.

Dia menyebut kondisi tersebut sudah berlangsung selama empat bulan. Kerugian bahkan harus ditanggung peternak setiap hari karena selisih antara biaya produksi dan harga jual telur.

"Ini sudah masuk bulan keempat di mana peternak merugi. Itu terbukti dari hari ini kita bagi-bagikan ayam ke seluruh masyarakat dengan arti bahwa kita sudah tidak mampu kasih makan ayam," ujarnya.

Basuki mengatakan pembagian telur juga menjadi bentuk keputusasaan peternak menghadapi kondisi pasar. Menurutnya, menjual telur dengan harga saat ini justru membuat peternak terus menanggung kerugian.

"Kalau hari ini kita serahkan telur ke masyarakat, itu artinya percuma kita jual telurnya. Lebih baik kita sedekahkan, pahalanya dapat," katanya.

Salah satu persoalan yang paling dikeluhkan peternak adalah harga telur di tingkat peternak yang disebut jauh di bawah harga acuan pemerintah. Kondisi itu terjadi ketika harga pakan justru masih berada pada level tinggi.

Basuki menyebut harga telur di lapangan saat ini hanya sekitar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Harga tersebut masih berada di bawah harga yang menurutnya menjadi target maupun harga acuan pemerintah sekitar Rp24.000 hingga Rp26.500 per kilogram.

"Kalau sekarang kita bicara Rp20.000-Rp21.000 itu sekitar Rp38.000-Rp40.000 per rak," jelasnya.

Menurut Basuki, kondisi tersebut membuat peternak harus menombok biaya produksi setiap hari. Kerugian disebut mencapai sekitar Rp3.000-Rp4.000 untuk setiap rak telur.

"Dampaknya peternak adalah harga pakan cukup tinggi, harga telur anjlok, sehingga setiap hari kita harus menomboki Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur," katanya.

Peternak meminta pemerintah memastikan harga telur di tingkat peternak tidak jatuh di bawah harga acuan pembelian. Mereka juga meminta Satgas Pangan mengawasi pembelian telur dan menindak pembeli besar yang membeli di bawah harga yang telah ditetapkan.

Dalam aksi tersebut, peternak mendesak pemerintah membuka transparansi harga pakan ternak. Transparansi itu mencakup harga bahan baku impor, mekanisme pembentukan harga pakan, data impor hingga distribusinya.

"Turunkan harga pakan, di mana saat ini peternakan sudah cukup mencekik dengan kondisi harga pakan," kata Basuki.

Peternak menilai pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi. Karena itu, tingginya harga pakan secara langsung memperbesar beban usaha peternakan ketika harga telur justru mengalami penurunan.

Mereka juga meminta pemerintah menghapus monopoli bahan baku pakan dan tidak memberikan kuota impor hanya kepada pihak tertentu. Menurut peternak, mekanisme pengadaan bahan baku harus dikembalikan pada persaingan pasar agar harga lebih kompetitif.

Basuki secara khusus menyoroti kebutuhan bungkil kedelai yang menjadi bahan penting dalam pakan ayam. Dia meminta pemerintah tidak memberikan kuota impor hanya kepada BUMN atau kelompok tertentu.

"Jangan berikan kuota impor untuk BUMN. Kembalikan ke pangsa pasar sesuai dengan market yang berlaku saat ini sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga," ujarnya.

Dia menyebut bungkil kedelai memiliki porsi sekitar 20-25 persen dalam pakan ternak. Menurut dia, persoalan ketersediaan dan harga bahan tersebut berpengaruh langsung terhadap daya saing peternak.

Peternak juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan jagung dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu dinilai penting karena jagung menjadi salah satu bahan utama pakan ayam.

Basuki mengingatkan potensi kenaikan harga jagung menjelang periode El Nino. Dia tidak ingin peternak kembali menghadapi lonjakan harga seperti yang terjadi pada 2023.

"Kita jangan alergi terhadap impor, tapi bagaimana menstabilkan harga. Buka tutup keran impor salah satu solusi untuk hal tersebut," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu memiliki data produksi dan ketersediaan jagung yang akurat. Kebijakan impor juga harus disesuaikan dengan kondisi pasokan dan kebutuhan di dalam negeri.

Peternak meminta pemerintah ikut memperkuat sistem pascapanen dan logistik. Langkah itu diperlukan agar distribusi jagung merata di seluruh sentra peternakan dan tidak hanya tersedia di wilayah tertentu.

Persoalan lain yang disoroti peternak adalah keberadaan perusahaan integrator dalam bisnis ayam petelur. Mereka meminta pemerintah kembali menerapkan segmentasi usaha peternakan sebagaimana yang diatur dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2017.

"Kita mencegah masuknya integrator dan kembali menerapkan Permentan yang berlaku bahwa integrator hanya boleh 2 persen dari peternakan rakyat sendiri harus menghendaki sekitar 98 persen," ujar Basuki.

Peternak menilai pembatasan tersebut penting untuk mencegah kelebihan pasokan yang akhirnya membuat harga telur di tingkat peternak jatuh. Mereka juga meminta pemerintah membatasi izin dan populasi ayam petelur skala besar.

Selain persoalan harga dan tata niaga, peternak membawa tuntutan agar pemerintah membentuk Kementerian Peternakan. Mereka menilai kompleksitas persoalan peternakan membutuhkan lembaga khusus yang bertanggung jawab menangani sektor tersebut.

"Permasalahan di dunia peternakan sangat kompleks, sangat krusial, butuh fokus, butuh sebuah peran pemerintah," kata Basuki.

Dia berharap Kementerian Peternakan nantinya dapat menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan usaha peternakan. Lembaga tersebut juga diharapkan mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor secara cepat ketika muncul persoalan di lapangan.

Basuki mengatakan seluruh tuntutan peternak telah disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel. Namun, massa tidak bertemu langsung dengan Gubernur Sulsel karena gubernur disebut sedang menjalankan agenda lain.

"Tujuh tuntutan kita sudah sampaikan ke asisten yang menerima kita. Kita hanya diterima oleh perwakilan asisten satu sama kepala dinas yang diwakili juga," ujarnya.

Dia berharap aspirasi tersebut segera diteruskan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah kebijakan terkait pakan, impor bahan baku, harga telur dan tata niaga peternakan berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Kita berharap surat yang kita sampaikan segera diteruskan ke pusat karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan peternak," katanya.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, aksi tersebut sempat berdampak terhadap arus lalu lintas di sekitar Kantor Gubernur Sulsel. Sejumlah warga dan pengguna jalan pun sempat singgah berebut telur dan ayam secara gratis.