Norwegia dan Ethiopia Punya Satu Kesamaan Soal Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) mendorong pemerintah mempercepat transisi kendaraan listrik melalui regulasi yang lebih terstruktur dan progresif. Menurut organisasi ini, keberhasilan adopsi electric vehicle (EV) di berbagai negara sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang tepat.

Melalui kajian terhadap kebijakan global, KOLEKSI menyoroti dua negara dengan pendekatan berbeda, yakni Norwegia sebagai negara maju dan Ethiopia sebagai negara berkembang. Meski memiliki strategi yang kontras, keduanya dinilai berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mendukung target Zero Emission Vehicles (ZEV).

Ketua Umum KOLEKSI, Arwani Hidayat, mengatakan transisi menuju kendaraan listrik bukan lagi sekadar tren industri otomotif, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional.

"Kedua studi kasus ini membuktikan bahwa adopsi EV bukan sekadar tren otomotif, melainkan strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional yang krusial," ujar Arwani.

Norwegia menjadi contoh sukses penerapan kebijakan berbasis insentif. Sepanjang 2025, pangsa pasar Battery Electric Vehicle (BEV) mencapai 95,9 persen dari total penjualan mobil penumpang baru. Memasuki kuartal pertama 2026, angkanya kembali meningkat hingga mendekati 98 persen.

Artinya, kendaraan bermesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) kini hanya menyisakan porsi yang sangat kecil di pasar otomotif Norwegia.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kebijakan jangka panjang yang konsisten. Pemerintah Norwegia membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 25 persen untuk pembelian mobil listrik, menghapus pajak registrasi kendaraan, serta memberikan berbagai insentif lain seperti potongan tarif tol dan parkir publik.

Selain insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang masif juga menjadi faktor penting. Ketersediaan charging station yang merata berhasil mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap jarak tempuh atau range anxiety.

Kombinasi kedua kebijakan tersebut membuat harga mobil listrik mampu bersaing, bahkan dalam banyak kasus lebih murah dibandingkan mobil bermesin konvensional di kelas yang sama.

Jika Norwegia mengandalkan insentif, Ethiopia justru mengambil langkah yang lebih tegas melalui regulasi.

Pada awal 2024, Ethiopia menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi melarang impor mobil penumpang bermesin pembakaran internal. Sejak saat itu, pemerintah hanya mengizinkan impor kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut didorong oleh pertimbangan ekonomi makro. Selama ini Ethiopia menghabiskan hampir US$ 2 miliar setiap tahun untuk mengimpor bahan bakar fosil.

Dengan menghentikan impor kendaraan ICE, pemerintah mampu mengurangi tekanan terhadap devisa sekaligus memanfaatkan surplus listrik dari pembangkit hidroelektrik domestik.

Dampaknya terlihat cukup signifikan. Populasi kendaraan listrik yang pada 2022 baru sekitar 7.000 unit, melonjak menjadi sekitar 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026.

Menurut KOLEKSI, Indonesia memiliki peluang untuk mengombinasikan pendekatan Norwegia dan Ethiopia.

Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa cadangan bahan baku baterai kendaraan listrik, industri otomotif yang terus berkembang, serta potensi energi baru terbarukan yang melimpah.

"Kita memiliki sumber daya alam untuk produksi baterai dan potensi energi terbarukan yang besar. Regulasi yang lebih presisi terkait insentif pajak langsung ke konsumen dan pengetatan standar emisi kendaraan ICE akan mempercepat Return on Investment (ROI) bagi infrastruktur publik sekaligus menurunkan beban subsidi BBM nasional," lanjut Arwani.