Klaim PMK Terkendali, Pemerintah Jabar Minta Koperasi dan Perusahaan Gelar Vaksinasi Mandiri

Liputan6.com, Bandung - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebutkan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terkendali pada 2025.

Menurut Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Siti Rochani, hal itu disebabkan pemerintah pusat telah memberikan bantuan berupa vaksin untuk mengendalikan penyebaran PMK di Jabar.

"InsyaAllah kalau Jabar sih aman ya, memang mulai bulan yang lalu itu udah mulai nambah (hewan terinfeksi PMK), tapi posisinya sekarang sudah terantisipasi. Ada diberi oleh pusat, kita ada beberapa vaksin. Jadi diharapkan begini, untuk vaksin PMK itu koperasi dan perusahaan itu semuanya harus mandiri," ujar Siti ditulis Bandung, Jumat (10/1/2025).

Siti menjelaskan permintaan pelaksanaan vaksin PMK secara mandiri oleh koperasi dan perusahaan itu diharapkan dapat menjaga kesehatan ternak di Provinsi Jabar serta memastikan ketersediaan pangan hewani yang aman bagi masyarakat.

Siti mengatakan ketersediaan vaksin PMK yang ada diperuntukan khusus untuk peternak saja. Kucuran dananya ucap Siti dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Jadi vaksin PMK itu koperasi perusahaan semuanya harus mandiri. Untuk pemerintah itu hanya untuk peternak saja. Untuk di APBD dianggarkan, tapi hanya untuk khusus peternak. Koperasi dan perusahaan harus mandiri," kata Siti.

Data dari otoritasnya mencatat per 7 Januari 2025 terdapat 38 kasus PMK di Provinsi Jabar. Saat ini, sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jabar tengah memaksimalkan vaksinasi anti PMK kepada hewan ternak.

Siti Rochani, menyampaikan langkah strategis untuk mengendalikan kasus PMK di Jawa Barat, yakni vaksinasi terhadap 449 ekor ternak, pengobatan 307 ekor ternak, edukasi di 73 lokasi, dan desinfeksi di 94 lokasi, sebagai upaya menjaga kesehatan ternak dan ketahanan pangan.

"Kita terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus PMK di Jabar, salah satunya dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak yang ada," ucap Siti.

Geger Jenazah Anak Perempuan di Dalam Karung di Pemalang, Pelajar jadi Tersangka

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Jawa Barat, Supriyanto, menjelaskan bahwa pihaknya bersama DKPP kabupaten/kota di Jabar terus memonitor perkembangan kasus PMK di setiap wilayah dan segera mengambil tindakan jika ditemukan kasus.

"Para petugas sudah paham apa yang harus dilakukan jika ditemukan kasus PMK. Mereka akan langsung melakukan koordinasi dan tindakan secepatnya," kata Supriyanto.

DKPP Jawa Barat mencatat bahwa hingga saat ini masih terdapat kasus tertular dan suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 11 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Karawang, Kuningan, Pangandaran, Subang, Tasikmalaya, serta Kota Banjar dan Kota Cirebon.

“Dari 11 kabupaten/ kota tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Dari 627 kecamatan ditemukan 60 kasus (9.56%) dengan 14 kasus diantaranya telah selesai ditangani," jelasnya

"Sedangkan dari 5.957 desa yang ada di Jabar ditemukan 102 kasus (1.71%) 19 kasus diantaranya sudah selesai dan sisanya masih terjadi di 83 desa,” kata Supriyanto.

Berdasarkan data periode 28 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025, kasus PMK di Jawa Barat telah menular ke 1.112 hewan ternak dengan 52 ekor (4,69%) mati, 51 ekor (4,59%) dipotong bersyarat, 111 ekor (9,98%) sembuh, 898 kasus aktif (80,76%), dan 764 hewan terduga.

"Ada penambahan kasus mencapai 204 kasus atau terjadi peningkatan penambahan kasus harian, dari jumlah 127 kasus pada tanggal 8 Januari 2025," ujarnya.

Supriyanto, mengimbau para peternak untuk tetap tenang jika hewan ternaknya terjangkit PMK dan segera melaporkannya kepada petugas di masing-masing wilayah.

"Lapor segera jika hewan ternaknya terjangkit PMK. Nanti petugas akan langsung mengecek dan melakukan tindakan," tegas Supriyanto.

DKPP Jawa Barat terus memantau situasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk menekan penyebaran, meningkatkan angka kesembuhan, serta meminimalkan dampak pada sektor peternakan.

Masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin melaporkan kasus PMK dapat menghubungi Hotline Pelaporan PMK Nasional di 0811-1182-7889.

Dilansir kanal Regional, Liputan6, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menggelar program vaksinasi untuk mencegah penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 500 ekor sapi di Kota Bandung telah menerima vaksin PMK.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan pihaknya berkaca dari wabah PMK pada 2022 silam. Saat itu, Kota Bandung menjadi wilayah terakhir yang terdampak. Namun, penularan PMK terjadi lantaran masuknya hewan ternak dari luar kota.

"Oleh karena itu, tahun ini kami lebih sigap dengan vaksinasi dan pemberian vitamin B kompleks untuk memperkuat imunitas hewan ternak," ujar Gin Gin dalam kegiatan vaksinasi di Peternakan Sapi Pak Entum, Kecamatan Babakan Ciparay pada Selasa, 7 Januari 2025.

Hingga Senin, 6 Januari 2025, sebanyak 370 dosis vaksin telah diberikan kepada sapi-sapi sehat di wilayah tersebut. Kemudian program vaksinasi dilanjutkan pada Selasa, 7 Januari 2024 dengan 130 dosis. Saat ini, total 500 ekor sapi telah mendapatkan dosis vaksin.

Gin Gin memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menaruh perhatian serius untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Sebagaimana diketahui, isu PMK belakangan kembali muncul di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selain mendorong program vaksinasi PMK, pihaknya juga akan melakukan sejumlah langka antisipasi lain seperti pemantauan dan pemeriksaan yang akan dilakukan secara intensif di sejumlah peternakan, khususnya peternakan sapi.

DKPP juga, kata Gin Gin, akan memastikan koordinasi yang baik dengan para peternak melalui komunitas. "Kota Bandung lebih mudah terkoordinasi karena peternak sudah belajar dari wabah sebelumnya. Mayoritas ternak di sini adalah jenis pembesaran, bukan pembibitan, sehingga pencegahan harus dilakukan secara maksimal," paparnya.

Gin Gin menjelaskan, PMK dapat menyebabkan efek serius pada sapi. Di antaranya lemas, penurunan nafsu makan, hingga luka pada kuku yang melepuh.

Meski PMK tidak menular kepada manusia, sapi yang terjangkit harus segera diisolasi guna mengantisipasi penyebaran lebih luas.

Program vaksinasi PMK pun dilakukan secara serentak di wilayah lain seperti Bandung Kulon. Hal itu dilakukan guna menjangkau seluruh sapi produktif, termasuk sapi perah. Sebulan setelah vaksinasi pertama, dosis vaksin kedua akan kembali diberikan kepada sapi-sapi tersebut.

"Kami berharap langkah ini dapat mempertahankan status Kota Bandung yang telah dinyatakan nol kasus PMK, sekaligus melindungi produktivitas ternak," ucap Gin Gin.