Duduk Perkara Masinton Pasaribu Digoyang Isu Pemakzulan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) diguncang krisis politik tingkat tinggi setelah lima pimpinan partai politik pemilik kursi di DPRD Tapteng secara tegas mewacanakan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.

Langkah drastis ini diambil menyusul penilaian bahwa kepemimpinan Masinton berjalan secara karut-marut, yang kini memicu reaksi cepat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera turun tangan mendinginkan suasana.

Menanggapi gejolak panas di daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah antisipatif dengan mengirimkan tim khusus ke Tapanuli Tengah guna memediasi perseteruan antara kepala daerah dan para pimpinan partai politik.

"Sudah ada, sudah ada tim dari Mendagri yang turun ke sana," ujar Tito Karnavian saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Rabu (9/9/2026).

Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa kehadiran tim Kemendagri bertujuan untuk membuka ruang dialog dan mediasi intensif antara kedua belah pihak yang tengah bersitegang.

Wacana pemakzulan yang digulirkan oleh koalisi lima partai politik, yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN dan PKB, didasarkan pada serangkaian catatan kritis terhadap tata kelola pemerintahan yang dipimpin Masinton Pasaribu.

Juru bicara koalisi lima parpol yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang, mengungkapkan bahwa salah satu sorotan utama adalah buruknya pengelolaan anggaran yang dinilai tidak profesional.

Berdasarkan informasi dihimpun, penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng pada tahun anggaran 2026 hingga bulan Agustus lalu baru mencapai angka 30 persen saja.

"Tentu saja ini, sebuah kejadian yang sangat mengingatkan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan informasinya juga dalam hal ini bahwa TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri," tegas Hazmi dalam keterangan pers, Sabtu (5/9/2026).

Selain persoalan serapan anggaran yang jeblok, kemarahan para pimpinan parpol juga tersulut akibat lambat dan amburadulnya penanganan bencana banjir di Tapteng, sehingga memicu gelombang protes serta keluhan luas dari masyarakat yang merasa diabaikan.

Situasi tersebut semakin diperuncing oleh keengganan Pemkab Tapteng untuk menyahuti rekomendasi DPRD perihal penyaluran bantuan bagi korban bencana banjir serta alokasi beasiswa khusus dari APBD 2026.

Hazmi juga membeberkan fakta politik bahwa dari seluruh partai politik di DPRD Tapteng, hanya PDI Perjuangan yang menolak rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut, di mana diketahui bahwa posisi Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng dijabat oleh Masinton Pasaribu sendiri.

Akibat akumulasi kekecewaan yang mendalam, koalisi lima parpol tersebut menyatakan kesiapan penuh untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan Bupati Masinton beserta jajaran OPD ke aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan atas dugaan penyelewengan anggaran.

Puncak dari perlawanan politik ini adalah kesepakatan bersama untuk mewacanakan dan mempertimbangkan langkah konstitusional melalui DPRD Tapteng, yakni memakzulkan Bupati Masinton Pasaribu dari jabatannya, yang deklarasi sikap politiknya telah disampaikan secara terbuka di Pandan oleh para pimpinan parpol pengusung mosi.

Penyampaian pernyataan itu dilaksanakan di Pandan, Kabupaten Tapteng, pada Jumat (4/92026), yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai NasDem Tapteng, Rahmansyah Sibarani, Ketua DPD Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang.

Kemudian Heni Satika Simanjuntak mewakili Ketua DPD Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Ketua DPC PKB Tapteng, Abdurrahman Sibuea, dan Ketua DPD PAN Tapteng, Martanto Siregar.