Aksi Mahasiswa Bandung: Buka 2025 dengan Luapan Kemarahan ke Pejabat Hedon

Liputan6.com, Bandung - Mahasiswa di Bandung mengisi permulaan tahun ini dengan aksi demonstrasi, Jumat, 3 Januari 2025. Mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Bandung, aksi mereka digelar di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate.

Mereka meluapkan keresahan mengenai ragam masalah, antara lain mengecam para pejabat hedon.

Massa aksi berkumpul sekira pukul 15.30 WIB. Selain berorasi, beberapa dari mereka membakar ban pembatas jalan, juga memasang dua spanduk besar di gerbang Gedung Sate, bertuliskan “Di Negara Ini Koruptor Dipelihara” dan “Pajak atau Palak”.

Isu korupsi dan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen memang turut jadi sorotan dalam aksi tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat bawah yang kiwari kian serba terimpit dirasa makin dikangkangi oleh gaya hidup mewah pejabat daerah ataupun pejabat pusat.

“Kita melihat pejabat yang hari ini hidup dari pajak masyarakat tidak mencerminkan bahwa mereka itu perwakilan rakyat. Mereka lebih hedon daripada masyarakat, lebih terfasilitasi daripada masyarakat,” kata  perwakilan mahasiswa, Hamidudin Nasi kepada wartawan.

“Masyarakat bawah menjerit, tapi yang di atas (pejaba) senang-senang,” imbuh dia.

Hamidudin menyampaikan, aksi diikuti oleh perwakilan mahasiswa sejumlah kampus seperti UIN Sunan Gunung Djati, Unisba, Unibi, Unpas, Universitas Teknologi Digital, dan lainnya.

“Kami sampaikan bahwa pemerintah telah gagal karena tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat. Program-program pemberdayaan ekonomi tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah secara langsung,” kata Presiden Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati itu. 

Massa aksi juga tampak mengekspresikan kemarahan meraka kepada pihak kepolisian, antara lain lewat teriakan yel-yel bernada sindiran. Mahasiswa juga menyuarakan kritikan soal buruknya aparat negara dalam menjamin keamanan bagi masyarakat.

“Kami melihat meningkatnya angka kriminalitas di Jawa Barat. Tidak hanya meresahkan, lemahnya langkah preventif dan penegakan hukum memperburuk situasi keamanan masyarakat. Berbagai kasus perampokan, kekerasan, hingga pencurian kerap terjadi, tetapi respons pemerintah lamban dan tidak efektif,” kata Hamidudin saat membacara siaran pers bersama. 

Di samping itu, mahasiswa juga mengkritik pemerintah yang doyan menggarap beragam mega proyek infrastruktur, tapi di sisi lain, seakan abai pada pemenuhan kebutuhan yang jelas-jelas berdampak langsung untuk masyarakat lapisan bawah.

“Kami menilai pemerintah hanya fokus pada proyek-proyek besar tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat di pedesaan,” pendapat Hamidudin.

Secara lengkap, empat tuntutan yang dinyatakan dalam pernyataan sikap bersama yakni sebagai berikut:

- Pemerintah segera menyusun strategi penanganan kriminalitas yang komprehensif dan transparan.

- Perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat tanpa diskriminasi daerah.

- Reformasi transportasi publik yang lebih ramah masyarakat, terjangkau, dan terintegrasi.

- Implementasi program-program ekonomi yang benar-benar efektif untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Hamidudin menyampaikan, aksi mahasiswa akan terus digalang di Bandung untuk hari-hari ke depan. Ia menegaskan, demonstrasi mejadi salah satu upaya untuk menggalang solidaritas berbagai elemen masyarakat, melawan ketidakadilan, termasuk yang kerap dipraktikan oleh negara. Rencananya, demonstrasi serupa akan dilakukan kembali tepat di 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengajak kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama mengkaji serta mengkritisi akumulasi kegagalan Presiden Prabowo Subianto dalam menata Indonesia dan mengintegrasikan daerah-daerah di Indonesia, maka dengan itu kami menyeru kawan-kawan kami di seluruh daerah Indonesia  untuk meluapkan kemarahan atas kegagalan Prabowo Subianto untuk turun Aksi Di Istana Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2025,” katanya.

Detik-Detik Pembubaran Paksa Demo Tolak Omnibus Law di Alun-alun Purwokerto