OJK Atur Pemegang Saham Bursa Efek, Kepemilikan Maksimal 5 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai pemegang saham Bursa Efek. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026).

Aturan ini telah berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. Penerbitannya merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

POJK tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek. Melalui skema ini, kepemilikan saham Bursa Efek tidak lagi hanya terbatas kepada anggota Bursa Efek.

Nantinya, saham Bursa Efek dapat dimiliki orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia, baik yang berstatus anggota Bursa Efek maupun bukan anggota Bursa Efek.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan demutualisasi menjadi bagian dari rencana reformasi integritas pasar modal Indonesia.

“Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola, membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek,” kata Hasan.

OJK menilai perubahan struktur kepemilikan tersebut tetap harus diikuti dengan penguatan independensi dan tata kelola Bursa Efek.

POJK 13 Tahun 2026 mengatur sejumlah ketentuan terkait struktur kepemilikan Bursa Efek. Salah satunya adalah pemisahan antara kepemilikan saham dan keanggotaan Bursa Efek.

Dengan aturan tersebut, pemegang saham Bursa Efek tidak harus berstatus sebagai anggota Bursa Efek. Namun, kepemilikan saham tetap dibatasi untuk mencegah konsentrasi kepemilikan.

Setiap pemegang saham dapat memiliki saham Bursa Efek paling banyak 5 persen dari jumlah saham yang telah dikeluarkan.

Untuk kepemilikan di atas 5 persen, diperlukan persetujuan OJK. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan saham, dan pengendalian oleh satu pihak.

Selain itu, setiap pihak dilarang memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas, yakni lebih dari 50 persen, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui afiliasinya.

Aturan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses demutualisasi harus tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.

OJK juga mengatur agar pelaksanaan demutualisasi tidak menghilangkan fungsi pengaturan dan pengawasan Bursa Efek serta tetap menjaga integritas pasar modal.

Selain mengatur struktur kepemilikan, POJK 13 Tahun 2026 juga mencakup pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis di Bursa Efek.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar perubahan struktur kepemilikan tidak mengganggu independensi Bursa Efek maupun integritas pasar modal.

Dalam aturan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek juga harus melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK sebelum dipilih dan menjalankan tugasnya.

Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Bursa Efek dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

POJK 13 Tahun 2026 juga mengatur mengenai pembagian dividen dan kewajiban laporan Bursa Efek.

Sebelumnya, OJK telah memasukkan demutualisasi Bursa Efek sebagai salah satu agenda reformasi integritas pasar modal. OJK menyebut langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi konflik kepentingan.

Dengan berlakunya POJK 13 Tahun 2026, kerangka pengaturan mengenai kepemilikan Bursa Efek menjadi bagian dari proses menuju perubahan struktur Bursa Efek Indonesia dengan tetap mempertahankan independensi, transparansi, dan fungsi pengawasan.