WIKA Gelar RUPO Soal Pembayaran Bunga, Begini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 resmi menyetujui usulan yang diajukan emiten terkait kelalaian pembayaran bunga ke-13. Persetujuan ini diambil dalam rapat yang digelar pada 21 April 2026. 

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Jumat (24/4/2026) dalam risalah ringkasan yang disampaikan oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai emiten, mayoritas pemegang obligasi menerima penjelasan serta skema yang ditawarkan perseroan.

RUPO dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili nilai pokok Rp1,089 triliun atau setara 93,529% dari total obligasi yang masih beredar. Dengan tingkat kehadiran tersebut, rapat dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan kuorum sesuai perjanjian perwaliamanatan.

Agenda utama dalam rapat ini adalah penjelasan dari manajemen WIKA terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga ke-13 untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri A, B, dan C. Selain itu, emiten juga menyampaikan usulan solusi atas kondisi tersebut.

Manajemen WIKA diwakili oleh Direktur Utama Agung Budi Waskito dan Direktur Keuangan Sumadi, yang memaparkan kondisi serta langkah yang akan ditempuh perseroan ke depan.

Hasil Voting: Mayoritas Setujui Usulan Emiten

Dari total suara yang hadir sebanyak 1,089 miliar suara, sebanyak 908,5 juta suara atau 83,387% menyatakan setuju terhadap usulan emiten. Sementara itu, suara tidak setuju tercatat sebesar 151 juta suara atau 13,86%.

Adapun suara abstain sebesar 30 juta suara atau setara Rp 30 miliar, sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2025, dianggap mengikuti suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju meningkat menjadi 938,5 juta suara atau 86,14%.

Hasil ini menegaskan, mayoritas pemegang obligasi menerima langkah yang diajukan WIKA dalam menyikapi kelalaian pembayaran bunga tersebut.

RUPO ini juga dihadiri oleh wali amanat dari PT Bank Mega Tbk, notaris Humberg Lie, serta para pemegang obligasi. Rapat berlangsung selama lebih dari dua jam, dimulai pukul 16.16 WIB hingga 18.36 WIB.

Dengan disetujuinya usulan tersebut, keputusan RUPO bersifat sah dan mengikat bagi seluruh pemegang obligasi. Ke depan, implementasi dari hasil keputusan ini akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor terhadap kinerja dan komitmen pembayaran kewajiban oleh WIKA.

Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatat kontrak baru sebesar Rp 17,46 triliun, yang berkontribusi pada total kontrak berjalan sebesar Rp 50,52 triliun sepanjang 2025.

Mengutip Keterbukaan Informasi BEI, Jumat (3/4/2026) atas kontrak berjalan tersebut, Perseroan mencatatkan penjualan sebesar Rp 20,45 triliun, terdiri dari Penjualan non Kerja Sama Operasi (KSO) sebesar Rp 13,33 triliun dan Penjualan KSO sebesar Rp 7,12 triliun, sehingga Perseroan membukukan laba kotor (gross profit) sebesar Rp 1,13 triliun.

"Gross Profit Margin (GPM) Perseroan tercatat meningkat dari 7,9% di tahun 2024 menjadi 8,5% di tahun 2025. Peningkatan margin tersebut terutama berasal dari core business Perseroan yaitu infrastruktur & gedung dan EPCC," kata Corporate Secretary WIKA, Ngatemin (Emin).

Keunggulan operasi dan pengelolaan proyek WIKA juga ditunjukan dengan EBITDA operasi yang positif sebesar Rp 426,52 miliar. Hal ini mencerminkan kinerja operasi yang semakin baik (Operation excellence) di tengah proses restrukturisasi yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Perseroan juga terus merealisasikan upaya perbaikan struktur keuangan dengan mencatatkan penurunan pada utang usaha sebesar Rp 1,79 triliun dan utang berbunga sebesar Rp 2,08 triliun, atau menurun 29,5% dan 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukan kemampuan Perseroan dalam melakukan pengelolaan proyek secara unggul dan berkelanjutan, serta komitmen Perseroan untuk terus menurunkan kewajiban dan menjaga keseimbangan arus kas di tengah tekanan industri.

Selain mengupayakan operation excellence dan perbaikan struktur permodalan, Perseroan melalui 8 langkah stream penyehatan keuangan juga terus mengupayakan percepatan penyelesaian piutang baik melalui mediasi hukum maupun upaya penagihan.

Terbukti Perseroan mampu menurunkan nilai piutang sebesar Rp 1,89 triliun atau sebesar 29,2% menjadi Rp 4,58 triliun, dan nilai pekerjaan dalam proses konstruksi sebesar Rp 1,15 triliun atau sebesar 34,6% di tahun 2025.

Ia menyampaikan bahwa Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerja operasi dan melakukan perbaikan struktur permodalan.

“Peningkatan kinerja operasi serta perbaikan struktur permodalan yang dilakukan secara konsisten melalui 8 stream penyehatan menjadi fondasi penting untuk menjaga keunggulan dan keberlangsungan Perseroan," ujarnya.

Pada tahun ini Perseroan akan terus berupaya melakukan restrukturisasi komprehensif untuk menurunkan beban keuangan atas penugasan yang dikerjakan dan divestasi atas aset yang belum dapat memberikan laba bagi Perseroan.

Emin menyampaikan, Perseroan meyakini langkah transformasi yang dilakukan memerlukan dukungan berbagai pihak, baik pemegang saham, kreditur, mitra kerja maupun seluruh stakeholder lainnya.

"Untuk itu Perseroan akan terus melakukan komunikasi intensif dengan Pemegang Saham Mayoritas untuk memperoleh dukungan yangdiperlukan, serta seluruh kreditur untuk mendukung rencana penyehatan Perseroan," pungkasnya.